Satu Jari Bos IMF, Tim Jokowi Anggap KPU Kurang Sosialisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang melakukan sosialisasi secara intensif terkait larangan-larangan bagi pejabat negara selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung.

Karding mengatakan hal itu terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berfoto dengan pose satu jari bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

"Mungkin teman-teman KPU perlu sosialisasi yang lebih intensif terutama pada pejabat," ucap Karding di Hotel Veranda, Jakarta, Kamis (18/10).

Karding juga menilai bahwa dugaan pelanggaran harus dilihat apakah ada niat buruk atau tidak. Karenanya, menurut Karding, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak perlu terlalu reaktif menyikapi sikap Luhut dan Sri Mulyani.

Cukup berupa teguran. Kecuali jika kedua menteri tersebut mengulanginya lagi di kemudian hari.

Karding lantas mengatakan peraturan terkait Pemilu 2019 tergolong rumit. Dia mengaku belum memahami seluruh aturan yang ada karena memang terlalu banyak.

Dia memberi contoh ketika alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho dan sejenisnya diatur secara detil. Dari mulai ukuran spanduk, konten yang dicantumkan, hingga lokasi yang diperbolehkan untuk dipasang.

"Saya sudah lima kali menjadi caleg agak kesulitan memahami seluruh detil aturan kampanye itu," kata Karding.

Satu Jari Bos IMF, Tim Jokowi Anggap KPU Kurang Sosialisasi

Abdul Kadir Karding. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Karding menilai KPU perlu melakukan sosialisasi yang intensif lantaran ada begitu banyak peraturan di masa kampanye. Termasuk juga larangan-larangan bagi pejabat negara.

"Terutama pejabat sibuk dan enggak memperhatikan itu kan, ya mereka punya kegiatan sehari-seharinya," kata Karding.

Sebelumnya, Luhut dan Sri Mulyani berpose jari telunjuk bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde saat upacara penutupan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia.

Luhut menjelaskan kepada wartawan, pose tersebut tak terkait dengan urusan politik. Luhut mengatakan pose tersebut bermakna kedua lembaga internasional mengapresiasi penyelenggaraan pertemuan IMF-WB yang dihelat di era Presiden Jokowi. Menurut Luhut, pose itu artinya Indonesia nomor satu.

Namun, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno enggan menyepelekan. Mereka akan melaporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu. Menurut mereka, kedua menteri tersebut bersikap tidak bijaksana dan tidak profesional.

"Kami akan laporkan ke bawaslu apa yang dilakukan Pak Luhut dan Sri Mulyani," tutur Riza di kantor KPU, Jakarta, Rabu (17/10). (osc)