PAN Sepakat Dana Saksi Partai Dibiayai APBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sepakat dana saksi untuk partai dibiayai negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Zulhas, sapaannya, beralasan partai politik kesulitan membiayai saksi karena tidak diperbolehkan mencari uang.

"Setuju ya, lebih bagus transparan dibiayai negara seperti itu. Ketimbang tidak dibiayai tapi nyolong? Wah itu lebih gawat lagi, kan," kata Zulhasdi kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/10).

Zulhas menuturkan ada dua kondisi yang terjadi di dalam partai politik untuk pembiayaan saksi. Satu sisi, kata dia banyak kader partai politik yang tertangkap KPK karena korupsi demi membiayai saksi partai. Di sisi lain, banyak pula kader partai politik yang tidak ketahuan dan tidak tertangkap.

Menurut Zulhas hal tersebut tidak adil. Padahal, kata dia, partai memiliki kebutuhan membayar saksi sangat berat untuk mengawal perhitungan suara di TPS. Satu orang saksi, kata dia, bisa mencapai Rp100 ribu.

"Contoh sederhana Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saksinya Rp100 ribu, paket hemat Rp20 miliar satu provinsi. Cari uang enggak boleh, cari ini enggak boleh, tapi kan saksi harus ada," katanya.

Zulhas juga sepakat jika dana saksi dikelola Bawaslu. Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada yang mengklaim pengelolaan dana saksi dari partai.

"Kalau dibiayai negara dan dipegang Bawaslu, setuju. Jadi enak, enggak mungkin dicatut, kan. Yang penting kita kirim orang dibayar. Bagus banget tuh," ujarnya.

Wacana dana saksi dari APBN diusulkan oleh sepuluh fraksi di Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri. Semuanya sepakat mengajukan usulan itu untuk dibahas di Badan Anggaran DPR,

"Untuk memenuhi saksi Pemilu pada setiap TPS di Pemilu 2019, Komisi II DPR mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditetapkan dalam UU APBN tahun 2019," ujar Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.

Menurut Amali, usulan itu karena tidak semua partai memiliki dana yang cukup untuk membiayai saksi. Hal ini merupakan evaluasi atas banyaknya kekosongan saksi di TPS pada pilkada sebelumnya.

Selain itu, alokasi dana saksi juga diklaim diserahkan kepada pemerintah. Pengelolaan dana tersebut nantinya diusulkan dilakukan Bawaslu. (swo/wis)